One source states: “Under the provisions of the law on extortion, the Lex Repetundarum, anyone holding a position of power or administration was forbidden to solicit or accept a bribe either to bind or unbind a man, to give judgement or not or to release a prisoner. ”
Sebuah sumber menyatakan, ” Menurut ketetapan hukum tentang pemerasan, Lex Repetundarum, siapa pun yang menduduki suatu jabatan kekuasaan atau administrasi dilarang meminta atau menerima suap, baik untuk menjatuhkan maupun untuk mencabut sanksi atas seseorang, untuk mengeluarkan keputusan maupun tidak, atau untuk membebaskan seorang tahanan. ”