The Supreme Court reasoned that the Constitution specifies that religions are to be registered under public law according to an as yet nonexistent law detailing the registration of religious associations.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa menurut Undang - Undang Dasar, agama harus didaftarkan di bawah hukum publik sesuai dengan hukum yang pada saat itu masih belum ada, yang memerinci pendaftaran asosiasi agama.