Priests and religious ministers are still prohibited from participating in politics, and although religious organizations may now own property, church property acquired prior to 1992 continues to belong to the government.
Para pastor dan rohaniwan masih dilarang berpartisipasi dalam politik, dan sekalipun organisasi - organisasi keagamaan kini boleh memiliki properti, properti gereja yang diperoleh sebelum tahun 1992 tetap menjadi milik pemerintah.