In the final analysis, it is the ruling government ​ — no matter by what means it came into power — ​ that can promote or hinder civil rights, such as free press, freedom of assembly, freedom of religion, and freedom to speak out in public, to be free from unlawful arrest or harassment, and to obtain a fair trial.
Akhir kata, pemerintah yang berkuasalah ​ — tidak soal bagaimana pemerintah itu mendapatkan kekuasaannya ​ — yang dapat menggalang atau merintangi hak - hak sipil, seperti kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, serta kebebasan berbicara di hadapan umum, bebas dari penahanan yang bertentangan dengan hukum atau pelecehan, dan untuk memperoleh persidangan yang tidak berat sebelah.