 Selain itu, Eneng juga menambahkan bahwa terdapat kejanggalan dari isi surat tersebut dan bisa dilihat dari indeks penomoran surat yang tidak sesuai dengan tata kelola administrasi yang berlaku, kejanggalan lainnya adalah pelaku yang menyebarkan tersebut menjiplak penomoran surat di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD), terkait hal itu Eneng menegaskan, akan mengambil langkah hukum, sehingga oknum yang membuat surat palsu itu segera terlacak